Search Contents Of This Blog

Loading...

Wednesday, 30 November 2011

Tinjauan Yuridis Atas Akuisisi Perusahaan Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (disebut juga UUPT 2007) pasal 1 angka 11 menyebutkan: Pengambilalihan (atau disebut juga akuisisi) adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh badan hukum atau orang perorangan untuk mengambil-alih saham perseroan yang mengakibatkan beralihnya pengendalian atas perseroan tersebut. Akuisisi tidak mengakibatkan perseroan yang diambil alih sahamnya menjadi bubar atau berakhir dan dapat dilakukan melalui direksi perseroan atau secara langsung oleh pemegang saham, sebelum diputuskan melakukan akuisisi, terlebih dahulu harus diketahui tentang situasi dan kondisi dari perusahaan target yang akan diakuisisi atau disebut dengan due diligence, yang bertujuan untuk memberikan informasi dan fakta material tentang kondisi suatu perusahaan guna menghindari resiko-resiko yang timbul dikemudian hari, dan akuisisi wajib memperhatikan kepentingan perseroan, pemegang saham minoritas, karyawan perseroan, kreditor dan mitra usaha lainnya dari perseroan, masyarakat dan persaingan sehat dalam melakukan usaha, hal ini untuk mencegah timbulnya kemungkinan terjadinya “monopoli” atau ‘monopsoni”. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat menunjuk KPPU selaku lembaga independen sebagai lembaga pengawas terhadap akusisi, pengawasan dimaksud dimulai sebelum akuisisi disahkan, dengan melaksanakan pra notifikasi dan post notifikasi. Akuisisi mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM, setelah dilakukan Akta Pengambilalihan oleh Notaris. Yang menjadi permasalahan dalam Tesis berjudul “Tinjauan Yuridis Atas Akuisisi Perusahaan Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas” ini, adalah bagaimana pengaturan akuisisi perusahaan berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, apakah hambatan-hambatan hukum yang timbul dalam akuisisi perusahaan dan bagaimana solusi hukum dalam akuisisi perusahaan agar terhindar dari perbuatan monopoli.
Penelitian ini menggunakan Teori Keadilan karena akuisisi di lakukan oleh dua belah pihak yang berkaitan dengan beberapa pihak yang berkepentingan, seperti stakeholder, masyarakat dan para kreditur, yang harus diperlakukan dengan adil. Untuk menjelaskan dan memecahkan permasalahan di atas, metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah normatif, dengan pengumpulan data secara studi pustaka (library research) yakni mengumpulkan data dan membaca referensi melalui peraturan, internet, dan sumber-sumber lain yang kemudian diseleksi data-data yang layak untuk mendukung penulisan.
Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa Pra notifikasi sangat mempengaruhi layak tidaknya akuisisi dilaksanakan, dan untuk itu peningkatan kwalitas organ-organ di dalam KPPU juga kelanjutan penyempurnaan aturan dan peraturan berkaitan, menjadi kunci tercapainya tujuan akuisisi atau Pengambilalihan yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Tesis Notariat, Universitas Sumatera Utara,
Type of File : ZIP Archive (.zip),
Size                 : 1.66 MB (1,750,129 bytes),
Contains      : Cover, Abstract, Chapter I, Chapter II, Chapter III-V, Reference

Saturday, 26 November 2011

Tips Membuat AutoTab pada MS Office

Pada umumnya, penggunaan ms office sering digunakan sebagai alat pengolah kata pada pembuatan makalah, bahan kuliah, tesis, skripsi serta karya tulis ilmiah lain. namun sebenarnya ada banyak fitur2 yang telah ada pada engine ms office sendiri yang jarang kita gunakan, misalnya untuk membuat autotab. autotab ini sangat berguna apabila kita ingin membuat akta notariil menggunakan ms office, biasanya pembuatan akta notaril seringkali menggunakan pengolah kata WS-7 yang agak ketinggalan jaman, walaupun masih banyak juga yang tetap menggunakannya hingga saat ini. Latar belakang tetap digunakannya ws7 karena mungkin lebih mudah mengatur batas alignment kanan pada setiap akhir alinea. Namun sebenarnya pada ms office juga telah tersedia fitur untuk mengaktifkan batas alignment kanan pada setiap alinea, hanya saja karena fitur tersebut harus disetting secara manual dan tidak banyak/jarang digunakan sehingga penggunaan ms office untuk membuat akta notariil masih jarang digunakan. Biasanya apabila kantor notaris menggunakan ms office dalam membuat akta2nya, akan menggunakan autoalignment Justify, yang secara otomatis menata alignment kanan sama setiap alinea. kelemahan menggunakan fitur ini adalah susunan kata menjadi tidak konstan jarak setiap katanya.
Untuk itu berikut ini ada metode/cara membuat autotab, sehingga dapat membuat jarak yang konstan antar setiap kata dalam sebuah alinea menggunakan fitur autotab:
  • Buka, microsoft office kita (diasumsikan kita menggunakan ms office 2003), pada batas alignment halaman kita akan terlihat (lihat gambar 1 & 2);
  • Pada toolbar msoffice, buka Format> Tab (lihat gambar 3);
  • Setelah terbuka setingan Tab, isikan "Tab Stop Position" sesuai jarak setingan page kita, contohnya kita isikan dengan 5.7", "alignment" kita pilih "kanan", "Leader" kita pilih nomor 3 (hasilnya akan berupa garis putus-putus), kemudian klik "Set" kemudian "Ok"  (lihat gambar 4);
  • Setelah langkah di atas dilakukan maka kita telah mengaktifkan AutoTab kita, coba mengetik di halaman page kita, kemudian tekan "Tab" pada keyboard PC/Laptop kita, bila setingan diatas berhasil maka akan terbentuk garis putus2 sampai akhir alignment kanan (5.7") dari setiap akhir alinea (lihat gambar 5).




Gambar Setingan AutoTab :


tab

autoTab 1
tab

autoTab 2
tab

autoTab 3
tab

autoTab 4
tab

autoTab 5

















Saturday, 19 November 2011

Metode/Cara Membuat Hyperlink Catatan Kaki (footnote) dari Internet


Catatan Kaki Si WakWakGung: metode membuat catatan kaki dari internet, Sesuai dengan fungsi footnote yaitu untuk memberikan penjelasan atas sumber dari kutipan yang dilakukan oleh penyusun karya ilmiah, maka unsur-unsur dalam sebuah footnote harus ditulis secara lengkap dan benar sesuai metode cara penulisan footnote/catatan kaki yang berlaku di lingkungan akademik. 
Unsur dan penulisan sumber footnote dari buku akan sangat berbeda misalnya dengan sumber footnote dari internet. biasanya sumber footnote dari internet berupa hyperlink, yang apabila kita sorot dengan mouse kemudian diklik (menekan tombol "Ctrl" ditambah dengan klik dengan mouse), maka kita akan dituntun menuju halaman internet yang kita jadikan sumber footnote.
Cara membuat suatu hyperlink dari suatu footnote, maka yang perlu kita lakukan adalah (diasumsikan kita menggunakan mengolah kata Microsoft office 2003 dan dapat terhubung ke internet):
  • buat footnote pada ms office seperti biasa;
  • setelah terbentuk catatan kaki di bawah halaman tulisan ilmiah kita, input nama pengarang dst (lebih lengkap lihat metode membuat catatan kaki);
  • copy alamat dari suatu halaman internet/website melalui "address bar" dari browser yang kita pakai; (lihat gambar 1)
  • buka kembali jendela ms office tempat kita membuat catatan kaki; (lihat gambar 2)
  • posisikan dimana kita akan menempatkan catatan kaki, klik kanan menggunakan mouse/touchpad kita, sorot dan pilih "Hyperlink"; (lihat gambar 2)
  • setelah terbuka tab hyperlink, pada kolom address, kita paste-kan link (alamat suatu halaman internet/website), gunakan tombol "Ctrl" + "V" pada keyboard pc/laptop kita; (lihat gambar 3)
  • setelah kita copas alamat internet/website, klik tombol "Ok"
  • maka akan terbentuk suatu hyperlink dari internet/website pada catatan kaki tulisan/karya ilmiah kita (lihat gambar 4), lengkapi semua unsur2 dalam penulisan catatan kaki yang bersumber dari internet sesuai tatacara penulisan yang berlaku di lingkungan akademik tempat kita belajar;
  • suatu hyperlink yang baik (biasanya berwarna biru dan bergaris bawah), akan menuntun kita langsung ke alamat website/internet sebagaimana yang tertulis pada catatan kaki, test link tersebut dengan mengarahkan mouse kita ke link ybs, tekan tombol "Ctrl" dan klik 1 kali. (terlebih dahulu harus terkoneksi ke internet, ^_^).
Contoh :
1 Pudio, Metode/Cara Membuat Catatan Kaki (Footnote), http://pudio-announcement-news.blogspot.com/2011/08/metodecara-membuat-catatan-kaki-foot.html, terakhir diakses 24 Oktober 2011, jam 11.30 WIB

>>> Good Luck <<<

Gambar dari "Create Hyperlink" :

catatan kaki
create hyperlink 1
catatan kaki
create hyperlink 2
catatan kaki
create hyperlink 3
catatan kaki
create hyperlink 4

















>>Update 16 Juli 2012<<
Selain langkah diatas, adalagi cara cepat bikin HyperLinks dari Internet, untuk membuat footnote/catatan kaki yang mengandung hyperlinks, caranya buat footnote seperti biasa, copy alamat website yang akan dijadikan referensi, paste-kan di tempat footnote kita (MS-Word), block alamat website tadi, kemudian klik kanan mouse/touchpad, pilih Hyperlinks, kemudian klik Ok, maka hyperlinks akan terbentuk...

Friday, 18 November 2011

Metode/Cara Menyingkat Catatan Kaki (Footnote)

Sumber2 kutipan yang baru pertama kali muncul dalam footnote harus ditulis secara lengkap seluruh unsur2nya (Nomor footnote, Nama Penulis, Judul tulisan, Nama Penerbit, Kota terbit, Tahun Terbit, Halaman dari sumber yang dikutip..Lihat postingan Cara Membuat Catatan Kaki) sesuai tatacara penulisan footnote. Namun seringkali satu sumber dikutip beberapa kali dalam sebuah naskah tulisan ilmiah.Untuk itu diperlukan penyingkatan footnote (agar efisien, efektif).
  • Ibid : adalah singkatan dari Ibidium, berasal dari bahasa latin yang artinya "sama dengan atas". singkatan Ibid digunakan apabila sumber footnote sama dengan sumber diatasnya langsung, nama penulis tidak perlu ditulis, apabila halamannya berbeda maka setelah Ibid ditambahkan huruf "hlm" atau "hal.". ex. Ibid, hal. 32
  • Loc.cit : adalah singkatan dari loco citato yang berasal dari bahasa latin yang artinya "tempat yang telah dikutip". singkatan footnote ini dilakukan apabila sumber footnote yang akan ditulis sama sumber dan halamannya dengan footnote yang telah ditulis sebelumnya, tetapi telah diselingi oleh satu atau beberapa kutipan lain dari sumber yang berbeda.  ex. Pujakesuma, Loc.cit.
  • Op.cit : adalah singkatan dari opere citato yang berasal dari bahasa latin yang artinya "dalam karya yang telah dikutip". singkatan ini dilakukan apabila sumber footnote yang akan ditulis sama dengan sumber footnote sebelumnya tetapi halaman yang dikutip berbeda dengan halaman sebelumnya dan telah diselingi oleh sumber kutipan lainnya.
Contoh :

1 Munir Fuady, Hukum Pailit Dalam Teori dan Praktek, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, hal. 3
2 Zainal Asikin, Hukum Kepailitan Dan Penundaan Pembayaran Di Indonesia Edisi Revisi, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 1994, hal. 26
3 Sunarmi, Hukum Kepailitan Edisi 2, PT. Sofmedia, Jakarta, 2010, hal. 1
4Ibid.
5 Ibid., hal. 11
6 Zainal Asikin, Loc.cit.
7 Munir Fuady, Op.cit., hal. 12



Tuesday, 8 November 2011

Perceraian Dan Akibat Hukumnya Pada Masyarakat Batak Toba Yang beragama Kristen Protestan (Studi: Di Desa Martoba (Bius Tolping), Kecamatan Simanindo, Kabupaten Samosir)

   Dalam perkembangannya, perceraian dalam sebuah ikatan perkawinan tidak dapat dihindari. Alasan pengajuan perceraian sangat bervariasi seperti: masuknya orang ketiga dalam perkawinan, adanya perbedaan pandangan mengenai kewajiban suami isteri dalam rumah tangga dan seringnya isteri ditinggal suami, perubahan peran suami isteri, serta pertengkaran dan konflik yang berkepanjangan sehingga tidak mungkin lagi kerukunan dan kebahagiaan rumah tangga itu dapat dipertahankan.
   Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui pengaturan mengenai perceraian dalam agama Kristen berdasarkan hukum perkawinan dan peraturan lain, untuk mengetahui alasan perceraian dalam masyarakat Batak Toba yang beragama Kristen dan untuk mengetahui akibat hukum perceraian dalam masyarakat hukum Batak Toba yang beragama Kristen.
    Kerangka teori ini memakai teori perbandingan hukum, sebagaimana yang dikemukakan oleh Hall menegaskan, ”to be sapiens is to be a comparatist’, melalui sejarah yang panjang, teknik perbandingan ternyata telah memberikan kontribusi yang teramat penting dan berpengaruh di seluruh bidang ilmu alam dan ilmu sosial. Dalam hal ini, perbandingan hukum mempunyai signifikansi terhadap aplikasi yang sistematis dari teknik perbandingan terhadap bidang hukum. Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisanya. Untuk tercapainya penelitian ini, sangat ditentukan dengan metode yang dipergunakan dalam memberikan gambaran dan jawaban atas masalah yang dibahas, yaitu penelitian deskripsi analistis. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris.
      Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan mengenai perceraian dalam agama Kristen tidak ada diatur, tetapi UU Perkawinan mengatur tata cara perkawinan. Peraturan perceraian terhadap masyarakat adat Batak Toba tidak ada yang tertulis hanya secara tersirat saja dapat dilakukan perceraian. Yang dapat melakukan perceraian adalah pengetua adat dan kedua belah pihak serta pihak keluarga kedua belah pihak. Sedangkan perceraian bagi masyarakat adat Batak Toba yang beragama Kristen yang menjadi warga Negara Indonesia dapat melakukan perceraian sesuai dengan UU Perkawinan yang walaupun di dalam Alkitab dikatakan tidak ada perceraian kecuali karena kematian. Alasan perceraian dalam masyarakat Batak Toba yang beragama Kristen dapat dilihat dari dua sisi, yaitu alasan perceraian masyarakat adat Batak Toba menurut Adat Batak Toba, alasan perceraian masyarakat adat Batak Toba menurut gugatan pengadilan negeri, yaitu harus sesuai dengan Pasal 39 ayat (2) UU Perkawinan untuk dapat dijadikan sebagai alasan mengajukan perceraian. Akibat hukum perceraian dalam masyarakat hukum Batak Toba yang beragama Kristen dapat dilihat dari 3 (tiga) sisi, yaitu: terhadap hubungan suami istri, terhadap orang tua/anak dan Terhadap harta benda perkawinan.
     Adapun saran dalam tesis ini adalah dalam hal pengaturan mengenai perceraian Pemerintah dan DPR dalam merubah atau merombak undang-undang yang mengatur tentang perceraian lebih memperketat peraturan mengenai perceraian, agar tidak dengan begitu mudahnya perceraian di Indonesia, hendaknya Pengetua Adat, Pendeta, bahkan Pengadilan Negeri memberikan masukan-masukan kepada keluarga muda yang bermasalah dalam rumah tangga agar tidak terjadi perceraian. Sebab alasan apapun mengenai perceraian dalam masyarakat Batak Toba yang beragama Kristen tidak dapat dilakukan kecuali dengan kematian dan hendaknya Pengetua Adat, Pendeta, bahkan Pengadilan Negeri memberikan masukan-masukan mengenai hal akibat hukum perceraian dalam masyarakat hukum Batak Toba yang beragama Kristen baik itu mengenai hubungan persaudaraan, anak bahkan harta kekayaan yang timbul dalam perkawinan.

Tesis Notariat, Universitas Sumatera Utara,
Type of File : ZIP Archive (.zip),
Size                 : 1.69 MB (1,776,729 bytes),
Contains       : Cover, Abstract, Chapter I, Chapter II, Chapter III-V, Reference.





Friday, 4 November 2011

Analisis Hukum Putusan Pengadilan Agama yang Memutuskan Sertipikat Hak Milik Atas Tanah Tidak Berkekuatan Hukum (Studi Kasus: Putusan Pengadilan Agama Tebing Tinggi No. 52/PDT.G/2008/PA-TTD Jo Putusan Pengadilan Tinggi Agama Sumatera Utara No. 145/PDT.G/2008/PTA-MDN)

    Salah satu tugas dan wewenang dari Pengadilan Agama sesuai UU No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama memutus perkara antara orang-orang yang beragama Islam mengenai masalah kewarisan. Bidang kewarisan ini meliputi penentuan siapa-siapa yang menjadi ahli waris, penentuan harta peninggalan, penentuan bagian dari masing-masing pihak dan melaksanakan pembagian tersebut. Jika terjadi perselisihan,
persengketaan mengenai harta peninggalan, harta warisan atau harta warisan yang dikuasai orang lain yang bukan haknya, ahli waris dapat dan berhak mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama. Pembatalan hak atas tanah yang menjadi objek sengketa waris dapat dikarenakan cacat administrasi dalam penerbitan surat keputusan pemberian hak atas tanah maupun untuk melaksanakan putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Amar putusan Pengadilan Agama yang menyatakan sertipikat hak milik atas tanah tidak berkekuatan hukum, secara administasi harus ditindaklanjuti oleh Pemerintah, dalam hal ini Badan Pertanahan Nasional dengan mengeluarkan surat keputusan pembatalan surat keputusan pemberian hak atas tanah yang serta merta membatalkan sertipikat hak atas tanah. Namun kenyataannya, Badan Pertanahan Nasional menolak membatalkan sertipikat hak milik atas tanah atas dasar putusan Pengadilan Agama.
    Penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu bertujuan untuk menggambarkan serta menganalisis data yang diperoleh secara sistematis, faktual dan akurat mengenai pembatalan hak atas tanah atas dasar putusan Pengadilan Agama. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian kepustakaan dengan pendekatan perundang-undangan terutama untuk mengkaji peraturan-peraturan yang berkaitan dengan pembatalan hak atas tanah. Metode pengumpulan data yang dipergunakan adalah penelitian kepustakaan dan analisisnya dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan metode deduktif.
    Berdasarkan penelitian yang dilakukan bahwa persoalan pembatalan hak atas tanah yang merupakan objek perkara waris terkait dengan kompetensi peradilan. Hal ini disebabkan sulitnya mengidentifikasi yurisdiksi materiil gugatan karena biasanya gabungan antara aspek perdata dengan aspek tata usaha Negara. Masih terdapat kekeliruan Hakim di lingkungan Peradilan Agama dalam memeriksa dan memutus perkara waris yang objek perkaranya berupa tanah yang sudah bersertipikat. Apabila tanah yang menjadi objek perkara waris belum bersertipikat maka hal tersebut merupakan kewenangan mengadili Pengadilan Agama, tetapi apabila tanah yang menjadi objek perkara waris sudah bersertipikat maka menjadi kewenangan dari Pengadilan Tata Usaha Negara. Sertipikat hak atas tanah memiliki sisi ganda, pada satu sisi sebagai Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) dan di sisi lain sebagai Tanda Bukti Hak Keperdataan (kepemilikan) seseorang atau badan hukum atas tanah. Oleh karena itu, ada 2 (dua) badan peradilan yang berwenang memeriksa perkara dengan objek gugatan Sertipikat hak atas tanah, yaitu Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara.

Tesis Notariat, Universitas Sumatera Utara,
Type of File : ZIP Archive (.zip),
Size                 : 1.62 MB (1,708,101 bytes),
Contains       : Cover, Abstract, Chapter I, Chapter II, Chapter III-V, Reference.